Berpikir Putus Hubungan

Keterlambatan pembayaran klaim tagihan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta memprotes keras. Padahal, pemerintah DKI menggelontorkan premi Rp 1,5 triliun per tahun. Karena itu, Ketua Fraksi Demokrat di DPRD, Taufiqurrahman, meminta pemerintah mencabut kerja sama dengan BPJS Kesehatan. “BPJS Kesehatan seperti itu,” kata dia, kemarin. “Saya yakin DKI bisa menangani masalah kesehatan penduduknya.”

Taufiqurrahman ingin pemerintah mengalihkan anggaran untuk mengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) daripada bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang sering terlambat membayar klaim. Dia optimistis Jakarta dapat mengelolanya secara mandiri. BPJS Kesehatan ditangani pemerintah pusat. Perihal tagihan yang sering terlambat, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, justru meminta masing-masing rumah sakit di DKI mengutang dana talangan ke bank sambil menunggu pembayaran klaim. Dia berjanji mengupayakan agar bank tidak memberi bunga besar. “Cuma, menurut kami, tidak pas ketika semua ditimpakan ke BPJS Kesehatan.”